Mengenai LHKPN

A.     PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

B.     SEJARAH SINGKAT LHKPN

Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

C.     KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi,promosi dan pensiun.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya. 

D.    RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1.      Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

2.      Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

3.      Menteri;

4.      Gubernur;

5.      Hakim;

6.      Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7.      Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

a)      Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;

b)      Pimpinan Bank Indonesia;

c)      Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

d)      Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e)      Jaksa;

f)        Penyidik;

g)      Panitera Pengadilan; dan

h)      Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

E. JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN

Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1.      Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

2.      Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;

3.      Pemeriksa Bea dan Cukai;

4.      Pemeriksa Pajak;

5.      Auditor;

6.      Pejabat yang mengeluarkan perijinan;

7.      Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan

8.      Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

F.      KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

 

span style=”mso-ansi-language: IN; mso-no-proof: yes;” lang=”IN”/p


English English Indonesian Indonesian
pafikabupatenbireuen.org pafikabupatenacehbaratdaya.org pafiagamkota.org pafikabupatenlembata.org pafikabupatenbenermeriah.org pafikabupatensumbabarat.org pafikabupatensolokselatan.org pafikabupatensolok.org pafikabupatenlimapuluhkota.org pafikabupatensimalungun.org pafikabupatenpidie.org pafikabupatenkarangasem.org pafikabupatenkepulauanmentawai.org pafikabupatenpesisirselatan.org pafikabupatenalor.org pafikabupatenflorestimur.org pafikabupatenende.org pafikabupatenbaritoselatan.org pafipemkabbadung.org pafikabupatennaganraya.org pafikabupatenbaritotimur.org pafikabupatenkupang.org pafikabupatendharmasraya.org pafikabupatenpadangpariaman.org pafikabupatendonggala.org pafipemkabbelu.org pafikabupatenlombokutara.org pafikabupatenlomboktimur.org pafikabupatenlomboktengah.org pafipemkabbangli.org pafikabupatentanahdatar.org pafikabupatenpasamanbarat.org pafikabupatenpasaman.org pafikabupatentapanuliselatan.org pafikabupatentapanuliutara.org pafikabupatensamosir.org pafikabupatenpakpakbharat.org pafikabupatenpadanglawas.org pafikabupatenniasutara.org pafikabupatenpidiejaya.org pafikabupatensaburaijua.org pafikabupatenrotendao.org pafikabupatenmanggaraibarat.org pafikabupatenmanggarai.org pafikabupatenlandak.org pafikabupatentimortengahselatan.org pafikabupatenmanggaraitimur.org pafikabupatensumbawabarat.org pafikabupatenlombokbarat.org pafipemkabbengkalis.org pafikabupatengayolues.org pafikabupatensintang.org pafikabupatenkayongutara.org pafipemkabdompu.org pafipemkabbima.org pafipemkabjembrana.org pafipemkabgianyar.org pafipemkabbuleleng.org pafikabupatensumbatimur.org pafikabupatensumbabaratdaya.org
situs togel toto slot situs togel situs toto toto slot situs toto data hk prediksi hk situs toto situs togel situs toto situs togel syair hk situs toto toto slot toto slot monperatoto situs toto toto slot toto slot situs togel situs togel resmi situs togel monperatoto monperatoto monperatoto slot gacor hari ini situs togel situs toto pengeluaran macau situs toto situs toto situs toto situs togel slot mahjong toto slot https://sasikap.bandungkab.go.id/assets/ slot mahjong slot mahjong

slot gacor