PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN – MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pengelolaan Organisasi

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagai dasar pembentukan dan kewenangan Peradilan Agama).
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 — Perubahan Kedua atas UU No.7/1989 (perubahan penting terhadap UU Peradilan Agama).
Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 — Perubahan Kedua atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung (ketentuan mengenai organisasi MA dan pengawasan).
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (prinsip dan kerangka kekuasaan kehakiman di Indonesia).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
Keputusan Ketua MA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
SK Dirjen Badilag Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 — Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

Pengelolaan Kepegawaian

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan
SK KMA No.210 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja) serta keputusan Sekma tentang promosi/mutasi dan petunjuk teknis penilaian kinerja.
Keputusan Sekretaris MA Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang promosi dan mutasi pegawai kesekretariatan
Keputusan Sekretaris MA Nomor 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengangkatan PPPK di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya).

Pengelolaan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 — tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
SK KMA Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan keempat atas keputusan ketua mahkamah agung nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku i tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI
SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 — Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Pengelolaan Keuangan

SK Dirjen Badilag Nomor 3128/DjA/OT.01.1/SK/11/2021 — Petunjuk Teknis Penggunaan Anggaran PNBP di Lingkungan Peradilan Agama (TA 2021).
Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 067/DJA/SK.KU1/II/2024 — Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (2024).

Pengelolaan Teknologi Informasi

SK KMA No. 71 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung mengenai Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
SK KMA No. 269 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya

Pengelolaan Pelaporan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 — tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 — Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 — Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 — Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 — Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 — Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029