Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
Pedoman Berperkara Secara Elektronik
-
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 — Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
-
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 — Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
-
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 — Perubahan atas Perma No.1/2019 (perubahan teknis/aturan terkait pelaksanaan persidangan/administrasi elektronik).
-
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 — Tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi/PK di MA Secara Elektronik
-
Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) — Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar SIPP / Kebijakan Pengguna Terdaftar (ketentuan tata kelola akun/pengguna pada sistem SIPP yang terkait keamanan & administrasi pengguna)
-
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
-
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
-
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.
-
SK Dirjen Badilag tentang Petunjuk teknis pelaksanaan PERMA No.3/2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik
Pedoman Lainnya
-
Sk Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.03/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama
-
SK Dirjen Badiag Nomor 0156/DjA/HK.05/SK/III/2012 Tentang Pedoman Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama
-
Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2024 — Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan
