PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
- Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
- KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
- Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
- SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
- Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
- SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
| PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN | ||
| 1. | Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang |  |
| 2. | Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS. | |
| 3. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. | |
| 4. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil. | |
| 5. | Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap. | |
| 6. | Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. | |
| 7. | PMK Nomor 32_PMK.02_2018_SBM TA 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019 | |
| 8. | PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 | |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM
1.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3.Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4.UU No. 1 Tahun 1971Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5.Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004Tentang Pedoman Kearsipan
6.Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007Tentang Memberlakukan Buku I
7.PP No. 38 Tahun 2008Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8.Perpres No. 70 Tahun 2012Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9.PMK No. 33/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10.Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11.Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001Tentang Sewa Rumah Negara
12. Permenkeu No. 96/PMK.06/2007Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13. PMK No. 244/PMK.06/2012Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN
14. PMK No. 138/PMK.06/2010Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
| PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI | ||
| 1. | Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI | |
| 2. | surat sekma nomor 149-1_2014 tentang Pemberian Ijin Cuti untuk Memenuhi Kewajiban Agama | |
| 3. | PP-No.-34-Tahun-2014-PEROBAHAN-PERATURAN-GAJI-PNS | |
| 4. | UNDANG-UNDANG-No.-5-TAHUN-2014-TENTANG-APARATUR-SIPIL-NEGARA | |
| 5. | PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun | |
| 6. | SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30 V.7-3 99 – BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL | |
| 7. | PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA Pensiun | |
| 8. | SK Kabawas Nomor 43_2013 tentang Pedoman Audit Kinerja Dan Penilaian Integritas | |
| 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). | |
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
- Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
- Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1.UU No. 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara
2.UU No. 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara
3.Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4.Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5.Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
6.Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
7.Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
8.Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
9.Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
10.Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007Tentang Tentang Bagan Akun Standar
11.Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
12.Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009Tentang Perencanaan Kas
13.Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
14.Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.Uu No 17 Tahun 2003Tentang Keuangan Negara
30.Uu No 1 Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara
31.Uu No 15 Tahun 2004Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.Pp No 24 Tahun 2005Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.PP NO 8 TAHUN 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
|
Pedoman Pengelolaan Pelaporan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
1 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan
3TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
